Header Ads

DPRD Lampung Timur Akan Tindak Lanjuti Perkara Jalan Rusak Pantai Kerang Mas


SatuPost.Com |  Terkait dengan pembangunan jalan menuju pantai Kerang Mas yang selesai dikerjakan  pada akhir bulan Desember 2017 lalu, saat ini kondisi badan jalannya sudah rusak. Herannya, hingga saat ini belum dilaksanakan pemeliharaan menjadi pertanyaan warga Lampung Timur.

Sementara Dinas PUPR Lamtim dan rekanan diduga seperti enggan  merespon harapan warga, meski sebenarnya jalan itu sendiri masih dalam masa pemeliharaan.

"Jalan ini selesai dibangun pada akhir Desember 2017, namun sudah banyak yang rusak  dan belum dilakukan pemeliharaan," kata Diah Warga Kecamatan Labuhan Maringgai, hari ini (2/5) saat berbincang dengan awak media ini di pantai Kerang mas.

Hal senada juga diungkap oleh Daeng Sirang  cs, Warga Muara Gading Mas yang  mengatakan, "Kerusakan jalan yang selesai dibangun akhir Desember tahun  lalu dan masih dalam masa pemeliharaan  tersebut sudah viral  diberbagai media sosial.  Namun Dinas Pekerjaan Umum setempat dan rekanan belum merespon untuk melakukan perbaikan terhadap jalan  tersebut," keluhnya.

Menurut Diah, warga Lampung Timur sudah banyak mengkritisi kinerja dinas PUPR. "Namun seakan mereka kebal terhadap kritik, apa perlu warga gelar aksi baru ada tanggapan?," ujarnya balik bertanya.

Seperti diwartakan sebelumnya, perihal kerusakan badan jalan menuju pantai Kerang Mas yang  masih dalam masa pemeliharaan tersebut  mendapat sorotan dari publik.

Kepala bidang pembangunan jalan  Dinas PUPR Lamtim Ir.Asep Wirakarsa saat dihubungi awak media ini melalui Wa Mobilenya mengatakan  pihaknya akan memberikan teguran kepada Rekanan. " Terimakasih atas infonya. Kami akan memberikan teguran kepada rekanan," kata Asep (30/4/2018).

Sementara menurut Anggota Komisi 3 DPRD Lampung Timur  dari Fraksi Partai Nasdem Marwaji menyebutkan maraknya pemberitaan terkait jalan tersebut sudah seyogyanya mendapat perhatian instansi terkait.

Pihaknya mengaku akan tindak lanjutinya atas keluhan warga yang diduga tak digubris Dinas PUPR dan rekanan itu. "Kami akan menindak lanjuti hal tersebut, karena itu  jelas merugikan rakyat," kata Marwaji  saat  berbincang dengan awak media ini di kediamannya Jabung (1/5/2018)

Jurnalis : Niki Putune Sinten


Tidak ada komentar


Pembaca SATU POST dapat mengirimkan komentar terkait artikel atau berita yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan kami dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Kami akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.