Dugaan Penyimpangan Dana Desa, LSM TEGAR Adukan Kadis PMD Ke Kejari


SatuPost.Com | LSM TEGAR Lampung Timur secara resmi mengadukan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Lampung Timur Syahrul Syah Ke Kejaksaan Negeri Sukadana, lampung timur terkait dengan kegiatan pelatihan jurnalisme yang diikuti oleh seluruh Kepala Desa yang ada di lampung timur, Senin 21/05.

TEGAR menyebut dasar laporannya merujuk pada pasal 8 dan pasal 9 Undang-undang RI No. 28 Th. 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Hasil investigasi Anggota LSM-TEGAR (Lembaga Swadaya Masyarakat Tegakkan Amanat Rakyat Kabupaten Lampung Timur). Permendesa PDTT Nomor 19 Tahun 2017. Lampiran I Permendesa No.19/2017.

Lembaga Swadaya Masyarakat Tegakkan Amanat Rakyat (LSM-TEGAR) Kabupaten Lampung Timur mengaku geram atas indikasi dugaan korupsi berjamaah dana desa yang dikemas dalam kegiatan yang mereka sebut sebagai "Pelatihan Jurnalistik", oleh karenanya pihaknya meminta perkara ini ditindak lanjuti secara hukum.

Atas dasar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, LSM TEGAR mendesak kepada Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Timur dengan memanggil saudara SYAHRUL SYAH selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Lampung Timur.

Adapun kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 25 April 2018 di hotel HORISON Bandar Lampung selama 3 hari dan pelatihan jurnalisme susulan di adakan di balai desa Pasar Sukadana , bahwasannya kegiatan ini di laksanakan dengan menggunakan dana desa dengan anggaran sebesar Rp. 2.910.000,-/desa  sehingga total dana yang di gunakan dalam pelatihan ini sebesar Rp.2.910.000,-X 264 desa yaitu Rp.764.240.000.

Berdasarkan hasil  investigasi LSM TEGAR Lampung timur berdasarkan keterangan Kepala Desa yang menjadi peserta kegiatan itu,  terkesan  adanya upaya untuk menggiring kepala desa yang di lakukan oleh Kepala Dinas PMD Lampung Timur agar seluruh kepala desa mengikuti Pelatihan Jurnalistik tersebut.

Mengacu pada aturan penggunaan dana desa  tahun 2018 yaitu Lampiran I Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2018, Pada Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaaan Masyarakat Desa pelatihan yang bisa dilaksanakan dalam penggunaan dana desa antara lain adalah Pelatihan Kader Kesehatan, Pelatihan Pangan yang sehat dan aman, pelatihan hak-hak anak keterampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak.

Dengan demikian tidak terdapat pelatihan jurnalistik yang telah menghabiskan anggaran sebesar Rp.764.240.000,- yang masuk dalam skala prioritas penggunaan dana desa tahun 2018, sehingga patut diduga kegiatan ini dilaksanakan  tanpa ada dasar hukum dan aturan yang jelas.

Sementara kepala Kejaksaan Negeri Sukadana A.Syahrir Harahap,SH,MH mengatakan, bahwa terkait adanya laporan yang disampaikan kawan-kawan LSM TEGAR merupakan suatu langkah yang positif dalam bentuk pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.

" Terkait laporan ini, kami dari Kejaksaan akan mempelajari terlebih dahulu permasalahannya, Jika memang nanti ada aturan yang dilanggar dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan jurnalis bagi perangkat desa yang diduga dikoordinir oleh BPMPD Lampung timur pada 25 April yang lewat di hotel Horison Bandar Lampung tersebut, maka akan kita tindaklanjuti," terang Kepala Kejaksaan Negeri Sukadana, hari ini.

Jurnalis : Niki Putune Sinten


Tidak ada komentar


Pembaca SATU POST dapat mengirimkan komentar terkait artikel atau berita yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan kami dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Kami akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.