Miris, PT Bandung Pakar Kepung Tanah Ratusan KK Warga Kecamatan Cimenyan


SatuPost.Com | Awak media yang terus memantau PT. Bandung Pakar yang mendapatkan Ijin Lokasi dari Gubernur Tingkat I Provinsi Jawa Barat di Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bogor pada Desa Ciburial, Desa Mekarsaluyu dan  Desa Cibeunyi dengan ketentuan kawasan Conference Hall dan Cottage seluas ± 32 Ha, Condominium seluas ± 5 Ha, Resort Hotel dan Villa seluas ± 25 Ha, Golf Course dan Country Club seluas ± 150 Ha.

Berdasarkan Surat Keputusan pertama kali Nomor: 593.82/SK.2899-PEM.UM/91 tertanggal 14 Desember 1991 tentang persetujuan lokasi dan izin pembebasan tanah seluas ± 200 Ha terletak di Ciburial dan Mekarsaluyu, Kecamatan Cimenyan Kabupaten TK II Bandung, untuk Pembangunan Sarana Wisata dengan fasilitas penunjangnya/lapangan golf, Country Club, Resort Hotel & Villa, Conference Hall & Cottage serta Condominium atas nama PT. Bandung Pakar.

Dengan ketentuan SK berlaku pelaksanaanya pembebasan lahan dalam 6 (enam) bulan dan jika tidak dijalankan maka akan dibatalkan dan diperpanjang yaitu SK Nomor: 593.82/SK.575-PEM.UM/94 tertanggal 29 Maret 1994 adalah pelaksanaanya pembebasan lahan dalam 12 (dua belas) bulan dan jika tidak dijalankan maka akan dibatalkan dan tidak dapat diperpanjang lagi.

Selain ijin lokasi tersebut maka PT. Bandung Pakar mendapatkan Ijin Lokasi yang kedua dengan Nomor: 593.82/SK.812-PEM.UM/93 tertanggal 19 Mei 1993 tentang persetujuan lokasi dan izin pembebasan tanah seluas ± 120 Ha terletak di Mekarsaluyu dan Cibeunying Kecamatan Cimenyan, Kabupaten TK II Bandung, untuk Pembangunan Kawasan Wisata dengan Faslitas Penunjangnya sebagai perluasan tahap I atas nama PT. Bandung Pakar, pelaksanaanya pembebasan lahan dalam 6 (enam) bulan dan jika tidak dijalankan maka akan dibatalkan dan diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali dengan SK Nomor: 593.82/SK.574-PEM.UM/94 tertanggal 29 Maret 1994 sebagai perluasan tahap I atas nama PT. Bandung Pakar selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini dan tidak dapat diperpanjang lagi.

Didalam ke-2 Ijin Lokasi tersebut sangat jelas disebutkan mengenai pembebasan atau pembelian lahan setelah SK tersebut berakhir maka secara administrasi atau secara hukum akan menjadi batal, dengan demikian bagaimana HGB-HGB yang lahir setelah 29 Maret 2015 yang dasar pembeliannya Ijin yang kedua dan pembelian dan AJB antara tanggal 19 Juni 1991 sampai dengan  29 Maret 1994 dan setelah 29 Maret 1995 dengan dasar Ijin lokasi pertama?.

Berdasarkan penelusuran awak media ternyata masih ada ratusan KK yang tanahnya sudah terkepung oleh PT. Bandung Pakar dan tidak dibebaskan sehingga jalan desa/ kampong untuk keluar masuk dan mendapatkan air bersih sudah tidak layak lagi karena kesemuanya sudah menjadi miliknya.

Pengadilan yang diharapkan masyarakat untuk mendapatkan keadilan ternyata menjadi sebaliknya menjadi malapetaka sebagaimana Dahlan Singarimbun yang mengajukan gugatan perdata nomor: 47/Pdt.G/2016/PN.Blb jo. nomor 114/PDT/2017/PT.BDG jo. nomor 2752 K/Pdt/2017 dengan harapan mendapatkan ganti kerugian yang menuntut jalan desa ke Awiligar dan membatalkan HGB 436/Desa Mekarsaluyu dan seterutnya ternyata oleh Pengadilan Negeri memberikan malapetaka dengan mengabulkan tuntutan PT. Bandung Pakar (dalam gugatan rekonvensi) dari tuntutan Rp. 7.670.400.000,00 (tujuh milyar enam ratus tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah) diputuskan Rp. 1.737.060.000,00 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta enam puluh ribu rupiah).

DAHLAN SINGARIMBUN yang memiliki tanah seluas 280 M2 yang sebelah utara, selatan, barat dan timur telah diketahui Pengadilan Negeri milik PT.Bandung Pakar yang sepatutnya kalau ada keadilan maka Pengadilan seharusnya berpendapat lain. Tidak sampai dengan putusan yang mengabulkan gugatan rekonvensi tersebut maka Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Hj. SITI SURYATI, SH.,MH.,MM. ternyata meneruskan ketidak adilannya sebagai satu-satunya yang memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam pelaksanaan eksekusi putusan berkekuatan tetap.

Berdasarkan pendapat beberapa Praktisi Hukum maka untuk mendapat Penetapan dalam rangka eksekusi atau pemanggilan pihak tereksekusi harus menunggu waktu bulanan setelah diajukan surat permohonan oleh Pemohon Eksekusi.

Dengan telah dikeluarkannya Penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 22/Pdt.Eks/PUT/2018/PN.Blb. jo. Nomor 114/Pdt/2017/PT.Bdg. jo. Nomor 2752 K/Pdt/2017 tertanggal 17 Mei 2018 guna ditegur untuk menjalankan amar putusan secara sukarela dalam jangka waktu 8 (delapan) hari berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang dimohonkan oleh Kuasa Hukum PT. Bandung Pakar dengan surat permohonan tertanggal 11 Mei 2018 4 yang mana DAHLAN SINGARIMBUN dipanggil untuk menghadap Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 31 Mei 2018.

Dari keterangan DAHLAN SINGARIMBUN yang bersangkutan menerima pemberitahuan putusan dan menerima surat putusan (langsung di pengadilan dan tidak di antar) pada tanggal 7 Mei 2018. Apa yang aneh dengan ini adalah hanya dalam 6 (enam) hari antara tanggal 11 dengan tanggal 17 bulan Mei, maka penetapan telah dikeluarkan. Ada apa dengan keadaan ini?

Awak media juga selanjutnya menelusuri perkara yang telah didaftarkan dan telah dibayar oleh Ormas Persadaan Masyarakat Karo Marga Singarimbun ras Anakberuna (PASKA MESIMA) dengan nomor perkara 114/Pdt.G/2018/PN.Blb. melawan PT. Bandung Pakar dan Turut Tergugat adalah Presiden Republik Indonesia ternyata pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Nengeri Bale Bandung tidak terdaftar sebagaimana nomor perkara 113 langsung lompat ke nomor 115 dicek melalui internet hari ini.

(padahttp://sipp.pnbalebandung.go.id/list_perkara/type/OFd3L3pBTUo1aS9hUktmSlZ3SS9qTHEzZDc0Y2FmRFNSN2p5ZWp6MmpWVnJEZWt4MmQ2OXNlQS9KRm11ZjFlaTNpL21CeVhjamlqSndzQk93eWhwS0E9PQ) 

Demikian juga waktu persidangan tanggal 6 Juni 2018 yang diinfokan oleh pegawai pengadilan juga tidak tercantum pada Jadwal Persidangan di cek melalui internet Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari ini.

(http://sipp.pn-balebandung.go.id/list_jadwal_sidang/search/2/06/06/2018)

Dengan informasi, fakta dan pendapat yang dikumpulkan oleh awak media, maka apa yang sebenarnya terjadi di Pengadilan Negeri Bale Bandung karena melihat gencar-gencarnya Komisi Pemberantasan Korupsi dalam memberantas di pengadilan-pengadilan, maka apakah KPK sudah saatnya menjadikan keadaan ini menjadi investigasi (penyelidikannya)?.

Diharapkan juga KPK tidak stop di Pengadilan maka diharapkan juga ke Badan Pertanahan/ Kantor Pertanahan dan Kantor Bupati serta Kantor Gubernur yang telah memberikan Ijin Lokasi serta HGB yang melanggar rasa keadilan dan hukum sehingga dapat diduga adanya aliran dana sehingga hal ini dapat berlangsung secara sistimatis. (HD/R-01).


Tidak ada komentar


Pembaca SATU POST dapat mengirimkan komentar terkait artikel atau berita yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan kami dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Kami akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.