Pospera: Plt Bupati Lampura Jangan Membuat Kebijakan strategis yang Memicu Kegaduhan


SatuPost.Com | Sejak terjadi  Mutasi/ Roling Jabatan yang dilakukan oleh Plt.Bupati Kabupaten Lampung Utara, Sri Widodo pada beberapa waktu yang lalu, ternyata masih menjadi tanda tanya dan pertanyaan publik.

Belum usai masalah tersebut, kini Sri Widodo membuat kebijakan yang membawa pada situasi yang "panas" di lingkup Pememerintah Kabupaten setempat dengan mencopot jabatan Plt Kepala BPKAD Desyadi.

Dengan Surat Perintah dengan Nomor : 800/32/II/38-LU/2018 tertanggal 25 Mei 2018, yang menyatakan bahwa Plt. Kepala BPKAD, Desyadi di copot dari Jabatannya dan di gantikan oleh Ir Micel Saragih yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan dan Retrebusi Daerah.

Menurut Informasi yang didapat, Surat Perintah Plt.Bupati, Sri Widodo tersebut keluar diduga terkait tidak maunya Desyadi mencairkan Dana sebesar Rp.5 Milyar ( pencairan konsultan di dinas PUPR).

Diperoleh informasi bahwa Surat Perintah tersebut dikirim ke kediaman Mertua Plt Kepala BPKAD, Desyadi di Bandar Lampung, bukan ke Kantor BPKAD yang ada di lingkup Pemkab setempat, bahkan dalam Surat Perintah Plt.Bupati  tersebut adanya Kesalahan Penulisan Pangkat Jabatan yang tertulis dalam Surat tersebut yaitu Pembina IV/b, yang seharusnya IV/a.

Saat hal ini dikonfirmasikan dengan Kepala BKAD, Iwan Setiawan melalui telpon selulermembenarkan hal tersebut. Dia mengatakan bahwa hal itu hanya kesalahan dalam penulisan saja.

"Itu hanya kesalahan dalam penulisan saja, biasa itu. Dan terkait surat yang di kirim tersebut setahu saya telah dikirim kepada yang bersangkutan ke Kantor BPKAD, bukan ke rumah mertua yang bersangkutan, (Desyadi-red)," terang Iwan, hari ini.

Menanggapi kemelut yang menerpa lingkup Pemkab Lampung Utara ini, Ketua Pospera Kabupaten Lampura, Juaini Adami mengatakan bahwa, "dengan adanya Pencopotan Jabatan Plt.Kepala BPKAD, Desyadi berarti Plt.Bupati Sri Widodo sudah terang-terangan melawan dan mengangkangi aturan serta UU Pemerintah RI yang berlaku," pungkasnya.

Menurut Tokoh Masyarakat Sangkuriang ini, langkah Sri Widodo ini hanya akan menambah deretan panjang permasalahan yang ada di Lampura saat ini. Padahal sebelumnya, berbagai macam Aksi, isu dan problema yang ada dalam menghadapi Pilkada 2018, telah membuat roda pemerintahan sudah kacau.

"Oleh karena itu, saya minta kepada penegak hukum agar bisa menyikapi hal ini, yang mana kita ketahui Pelantikan Jabatan yang lama saja masih belum jelas, dan Sri Widodo telah memunculkan Problema yang baru lagi, ini akan sangat berdampak buat stabilitas keamanan di Lampura," tegasnya.

Juaini menghimbau kepada Plt Bupati agar tidak merasa jumawa. "Jangan membuat kebijakan strategis yang memicu kegaduhan baru di Lampura. Harus diingat, bahwa masa tugas Plt Bupati hanya tinggal beberapa hari lagi," imbuhnya.

Jurnalis : Danank Alkatiri 


Tidak ada komentar


Pembaca SATU POST dapat mengirimkan komentar terkait artikel atau berita yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan kami dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Kami akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.