Header Ads

Buntut Gugatan Warga Cimanyan, Izin Lokasi PT Bandung Pakar Jadi Sorotan


SatuPost.Com | Kawasan Bandung Utara (KBU) untuk Bandung Raya telah melekat pada pikiran dan hati masyarakatnya dan secara patut juga telah diketahui Kota Bandung pasti akan banjir jika terjadi pengundulan pohon keras dan pembangunan property di kawasan Bandung Utara.

Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 5 Nopember 1982 Nomor: 181.I/SK.1624/Bapp/1982 mengeluarkan payung hukum untuk KBU tersebut sehingga sah-lah dia menjadi Daerah Konvervasi Tanah dan Air, yang mana Kecamatan Cimenyan pada Desa Mekarsaluyu dan Desa Ciburial masuk sebagai KBU tersebut.

Gubernur Jawa Barat H. R. Moh. Yogi S.M. telah mengeluarkan Ijin Lokasi kepada PT. Bandung Pakar yang mengajukan surat permohonan dan membuat proposal pada tanggal 10 Juli 1990 yang dikabulkan oleh Yogi S.M dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 593.82/SK.2899-PEM.UM/91 tertanggal 14 Desember 1991 tentang persetujuan lokasi dan izin pembebasan tanah seluas ± 200 Ha terletak di Ciburial dan Mekarsaluyu, Kecamatan Cimenyan Kabupaten TK II Bandung, untuk Pembangunan Sarana Wisata dengan fasilitas penunjangnya/lapangan golf, Country Club, Resort Hotel & Villa, Conference Hall & Cottage serta Condominium atas nama PT. Bandung Pakar.

Dengan ketentuan SK berlaku pelaksanaanya pembebasan lahan dalam 6 (enam) bulan dan jika tidak dijalankan maka akan dibatalkan. Apa yang terjadi dengan SK tersebut yang tidak pernah mati setelah 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang lagi dengan SK Nomor: 593.82/SK.575-PEM.UM/94 tertanggal 29 Maret 1994 adalah perpanjangan dari SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 14 Desember 1991 Nomor: 593.82/SK.2899-PEM.UM/91 tentang persetujuan lokasi dan izin pembebasan tanah seluas ± 200 Ha terletak di Ciburial dan Mekarsaluyu, Kecamatan Cimenyan, sarana wisata dengan fasilitas penunjangnya berupa lapangan golf, Country Club, Resort Hotel, Villa, Conference Hall, Cottage dan Comndominium atas nama PT. Bandung Pakar pelaksanaanya pembebasan lahan dalam 12 (dua belas) bulan dan jika tidak dijalankan maka akan dibatalkan dan tidak dapat diperpanjang lagi.

PT. Bandung Pakar yang masih merasa kurang selanjutnya meminta penambahan luasa 120 Ha berdasarkan suratnya tertanggal 1 Juni 1992 dan oleh Gubernur Jawa Barat H. R. Moh. Yogi S.M. diberikan Ijin Lokasi Nomor: 593.82/SK.812-PEM.UM/93 tertanggal 19 Mei 1993 tentang tentang persetujuan lokasi dan izin pembebasan tanah seluas ± 120 Ha terletak di Mekarsaluyu dan Cibeunying Kecamatan Cimenyan, Kabupaten TK II Bandung, untuk Pembangunan Kawasan Wisata dengan Faslitas Penunjangnya sebagai perluasan tahap I atas nama PT. Bandung Pakar, pelaksanaanya pembebasan lahan dalam 6 (enam) bulan dan jika tidak dijalankan maka akan dibatalkan dan diperpanjang lagi dengan SK Nomor: 593.82/SK.574-PEM.UM/94 tertanggal 29 Maret 1994 adalah perpanjangan dari SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 19 Mei 1993 Nomor: 593.82/SK.812-PEM.UM/93 tentang persetujuan lokasi dan izin pembebasan tanah seluas ± 120 Ha terletak di Mekarsaluyu dan Cibeunying Kecamatan Cimenyan, Kabupaten TK II Bandung, untuk Pembangunan Kawasan Wisata dengan Faslitas Penunjangnya sebagai perluasan tahap I atas nama PT. Bandung Pakar selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini dan tidak dapat diperpanjang lagi.

Berdasarkan penelusuran terhadap ketentuan dalam Ijin Lokasi misalnya tidak boleh melakukan pengupasan lapisan tanah ( Top Soil) dalam diktum ke dua nomor 12 sangat jelas ditentukan demikian juga tetap menjadi ruang terbuka tanah, mempertahankan lahan yang kemiringannya lebih 25% dll., dan setelah Ijin lokasi yang pertama kali diberikan sampai dengan sekarang ternyata menyisahkan permasalahan lingkungan, hilangnya lahan jalan desa, jalan kampung, jalan ke pancuran/ keladang yang semuanya mencapai sekitar 3 hektar, belum lagi ada 15 (lima) belas sumber mata air dan pancuran yang juga tanahnya telah ditelan.

Berdasarkan penelusuran pernah ada dokumen tukar menukar tanah yang telah disetujui oleh Gubernur dengan nomor 143.1/1019/Pemdes tanggal 7 April 1995 dan nomor 143.1/3700/Pemdes tanggal 25 Oktober 1996 terhadap tanah berupa sawah 9.125 m2, tanah kuburan seluas 13.056 m2, dan tanah untuk pembuatan jalan baru seluas 18.625 m2.

Berdasarkan dokumen selanjutnya, maka ditemukan juga Berita Acara tentang serah terima pengganti jalan desa tertanggal 28 Juni 2005 yang ditanda tangani oleh Drs. Herman Satra Widjaja SH selaku Direktur Umum PT. Bandung Pakar dan Asep Tatang selaku Kepala Desa Mekarsaluyu mewakili Pemerintah Desa.

Dalam tukar guling tersebut ditemukan adanya Akta Tukar Menukar Nomor 525/Cimenyan 1995 tanggal 25 Juni 1995 oleh Camat Cimenyan selaku PPAT dan Berita Acara serah terima Sertifikat Tanah Jalan Desa tahap I tanggal 20 Juli 2001, yang dilanjutkan dengan tahap II yaitu PT. Bandung Pakar menyerahkan jalan Desa yang Baru dari Awiligar – Cikutra – Ciharalang seluas 18.625 m2 (rincian panjang jalan 1.059 m denga lebar 10 m termasuk bahu jalan kiri dan kanan 2,5 m dan Pemerintah Desa menyerahkan 4 (empat) bekas jalan desa yang menjadi persil/kavling yaitu bekas jalan 1.707 m2 persil 75, Kav. 102/9, PLL No. 227/1991, bekas jalan 2.209 m2 persil 262, Kav. 74/10, PLL No. 228/1991, bekas jalan 709 m2 persil 112, Kav. 50/12, PLL No. 6/1991, bekas jalan 2.693 m2 persil 89, Kav. 106/7, PLL No. 224/1991.

PT. Bandung Pakar berjalan mulus dalam administrasi dan ternyata menyisahkan persoalan yang diendus rawan grarifikasi / KKN sebagaimana jalan-jalan yang hilang tersebut dan menjadi dikuasai mencapai 15 Km sektar 3 hektar sehingga sangat timpang antara yang di sebutkan dalam dokumen tersebut.

Ternyata masih ada ratusan KK yang belum melakukan jual beli tanahnya dengan PT. Bandung Pakar sehingga menjadi terjepit diantara tanah dan bangunan PT. Bandung Pakar sehingga dengan hilangnya jalan lama dan telah diganti dengan jalan baru maka masyarakat untuk mencapai jalan baru tersebut tidak tahu lewat mana karena sebelumnya ada jalan keluar dari rumah/ kampungnya dan sekarang telah menjadi perumahan, lapangan golf dan hotel.

Sebenarnya untuk suatu tukar guling jalan apakah dibuat dahulu jalan pengganti atau diambil jalannya dan digantinya setelah beberapa waktu, dan bagaimana dengan kualitas jalan pengganti tersebut apakah lebih baik atau lebih buruk dan setelah ditelusuri maka tidak ada yang mau menggunakan jalan pengganti tersebut karena curam dan tidak aman untuk keselamatan.

Selama 2 (dua) bulan terakhir tingkat perselisihan warga dengan PT. Bandung Pakar meningkat, setidaknya ada 4 (empat) Laporan Polisi ke Polda Jabar dan Polres Bandung dimana 1 dibuat oleh PT. Bandung Pakar dan 3 dibuat oleh warga demikian juga ada 5 perkara perdata perbuatan melawan hukum yang didaftarkan di Pengadilan Bale Bandung dan ternyata kekuatan PT. Bandung Pakar sulit dikalahkan warga sebagaimana kejadian sejak hari Sabtu sampai dengan hari ini dilakukan penimbunan jalan setidaknya di beberapa lokasi sehingga masyarakat umum tidak dapat lagi melalui jalan dan hal ini telah diketahui oleh Polda Jabar dan ternyata dilakukan pembiaran begitu saja.

Tanah yang di tukar guling merupakan tanah swadaya masyarakat dan bukan tanah kas desa atau tanah bengkok oleh karena itu perlakukan tukar guling masih perlu dipertanyakan lagi setidaknya apakah warga yang pernah menyerahkan tanah tersebut mendapat ganti rugi.

Ketentuan tentang tidak dibolehkannya Top Soil ternyata tidak berlaku karena tanah merah dimana-dimana terjadi karena dengan tanpa pernah ada audit atau control dari Instansi LIngkungan Hidup dan Pemda Provinsi atau Kabupaten sehingga tanah perbukitan telah hilang dan telah terjadi Top Soil.

Tukar guling tanah jalan hanya diakui 1,8 hektar dari 3 hektar telah berakibat terjadinya kerugian negara, jika benar tanah jalan tersebut adalah asset kas desa dan jika belum terdaftar juga di kas desa maka siapa yang bermain sehingga bisa raib sekitar 1,2 hektar tanah bekas jalan dan belum lagi tanah-tanah bekas mata air dan pancuran.

Selokan, parit dan sungai kecil yang dahulu ada juga sudah tidak terlihat lagi dan tanahnya telah berubah menjadi kavling, lapangan golf dan bangunan megah dan hal ini tak luput dari sorotan media, karena siapa yang menikmati tanah tersebut secara gratis sebagaimana diketahui tanah di kawasan PT. Bandung Pakar tersebut tidak cukup Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar) untuk satu kavling.

Gubernur Provinsi Jawa Barat setelah H.R. Moh. Yogis S.M., tampaknya enggan untuk mengutak ngatik kawasan konservasi dan resepan air tersebut sehingga pembangunan terus berlangsung dan tidak pernah ada simbol Jawa Barat pada bangunan disana sebagaimana hal ini merupakan ketentuan pada SK Gubernur HR Moh Yogi SM tersebut.

Awak media juga menemukan aroma yang tidak benar dalam penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan di atas tanah tersebut, karena tidak pernah ditemukannya adanya Akta Jual Beli dari pemilik tanah dengan pembelinya PT. Bandung Pakar sehingga mengenai Pajak Penjualan terhadap 320 hektar tidak pernah dapat ditelusuri secara terbuka. Dan dilapangan sulit menemukan patok tanah sehingga menurut masyarakat terbit dulu HGB baru dilakukan pematokan atau pengukuran.

Berdasarkan keterangan dari Pengacara Tonin Tachta yang juga adalah Ketua Umum DPP Paska Mesima yang telah berkomitmen membela kepentingan masyarakat di Desa Mekarsaluyu, Desa Ciburian dan Desa Cibeunyie, maka pelanggaran terhadap Ijin Lokasi sudah terjadi dan sepatutnya pemerintah mencabut ijin PT. Bandung Pakar dan mengembalikan ke keadaan semula karena seperti mengupas permukaan tanah seenaknya dan menimbun ketempat lain, tanpa ada dibuat dahulu pengaman kalau terjadi hujan sehingga kalau hujan maka sungai akan penuh dengan warna tanah demikian juga tanah jalan yang telah dibangun lapangan golf atau bangunan maka tidak sebanding harga tukar gulingnya.

Tonin paham bahwa dalam membeli suatu kawasan maka, jalan atau gang akan menjadi bonus bagi pengembang tetapi yang terjadi di sini lain, karena jalan tersebut sebagai penghubung antara Desa/Kampung dan dengan terputusnya jalan tersebut yang tidak ada gantinya yang setara maka telah terjadi penyengsaraan masyarakat dan masyarakat harus mengeluarkan biaya yang lebih tinggi.

Oleh karena kawasan ini dahulunya terbuka, maka dengan menjadi tertutup berakibat satu generasi ini akan menjadi sulit melakukan penyesuaian dalam hal melakukan perjalanan dari desanya ke desa lain. (R-007)


Tidak ada komentar


Pembaca SATU POST dapat mengirimkan komentar terkait artikel atau berita yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan kami dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Kami akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.